Andai saja Indonesia tanpa Korupsi



Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Rakyat merasa tidak berdaya karena pemerintah memaksa rakyat untuk membayar pajak yang tidak pernah mereka aplikasikan untuk rakyat kembali. Lalu apa bedanya pemerintak dengan Preman.
Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang nyata. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material).
Belum lama ini terjadi serangkaian aksi teror di Medan, Sumatra Utara yang diyakini polisi sebagai kelompok teroris. Belum lagi pertikaian pertikaian di jalanan seperti di Tarakan, Kalimantan Timur dan Jalan Ampera Raya, Jakarta. Polisi dan pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi kemarahan 2 kubu yang bertikai. Belum lagi negara kita yang sering di cemooh dan di olok-olok negara tetangga.
Semua hal yang di sebut kan di atas terjadi akibat timbal balik dari proses korupsi di Indonesia. Andaikan anggaran pemerintah daerah tidak di perebutkan oleh para birokrat maka usaha rakyat kecil dan menengah bisa di hidup kan di kabupaten-kabupaten kecil, dengan demikian tidak ada lagi yang perlu bekerja ke luar negri hanya untuk jadi pembantu.  Kepolisian dan TNI di Indonesia pun bisa bekerja lebih maksimal bila anggaran untuk keamanan tidak dipotong-potong. Dengan memiliki tentara dan kepolisian yang kuat dan berteknologi maju maka negara ini tidak akan perlu menghadapi kerusuhan-kerusuhan dan aksi-aksi teroris, karena mereka pun akan berpikir lebih dari dua kali untuk melakukannya.
Bukan hanya keamanan yang perlu di perhatikan, karena pemerintahan sendiri pun memiliki bagian-bagian yang terpisah pisah dalam tanggung jawabnya. Masalah kesejahteraan sosial di Indonesia pun sangat memprihatinkan. Masyarakat miskin berada di angka 34,96 juta orang dari jumlah keseluruhan warga negara Idonesia yakni 237 juta orang, ini berarti sekitar 14,75%  warga negara ini dalam kondisi memprihatinkan. Dengan mempergunakan anggaran untuk membuka usaha micro di semua aspek jumlah rakyak miskin bisa di tekan sampai dengan 3 % per tahun. Anggaran kesehatan pun bisa menjadi sara na korupsi yang mengenyangkan bagi sebagian kalangan. Padahal Kesehatan adalah hal yang sama pentingnya dengan pengadaan tempat tinggal dan makanan. Dengan penggunaan dana yang tepat bagi kesehatan makan biaya rumah sakit bahkan operasi rakyat tidak mampu pun bisa menjadi jauh lebih ringan. 
Fasilitas sosial seperti pembuatan jalanan yang baik di perbatasan provinsi pun bisa membantu mendongkrak perekonomian dan faktor keamanan berkendara. Dengan pembuatan jalanan yang lebih baik memang akan memakan anggaran yang lebih besar dengan pembangunan yang seperti sekarang. Namun dengan anggaran yang besar tersebut setidaknya jalan raya bisa di pergunakan sampai waktu 3-5 tahun sebelum di perbaiki di bandingkan dengan perbaikan jalan setahun 2 kali, itupun dengan sistem tumpang tindih. Fasilitas kecil seperti lampu jalan, traffic light, dan juga pemeliharaan terminal umum ( seperti terminal bus, stasiun kereta api, bandar udara, serta pelabuhan) akan membuat kenyamanan dan keamanan negara semakin terasa sehingga tidak akan ada lagi rakyat yang mencemooh pemerintahnya.
Seperti sebuah simbol rakyat indonesia, bukan dari rakyat untuk pemerintah, tetapi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

0 komentar:

Poskan Komentar